Bupati Rendra Terima Tim BPK, Harapkan Kabupaten Malang Tetap WTP

Bupati Rendra Terima Tim BPK, Harapkan Kabupaten Malang Tetap WTPMalang-partainasdemjatim.com

Bupati Kabupaten Malang, Dr. H. Rendra Kresna didampingi Sekretaris Daerah, Ir. Didik Budi Muljono, MT bersama jajaran OPD di Pemerintah Kabupaten Malang menerima tim Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur di Piringgitan Kabupaten Malang, Selasa (23/1/18) siang. Kunjungan oleh tim beranggotakan enam orang dan diketuai Nasikah, SE,.M.Comm,.Ak ini dalam rangka melaksanakan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan Pemkab Malang.

“Terima kasih atas kedatangan tim BPK yang akan menjalankan tugas di Pemkab Malang. Tentunya hal ini sangat baik dan lebih cepat lebih baik sehingga kami dari Pemkab Malang bisa mengetahui sejauhmana hasil pelaporan keuangan dalam setahun kemarin,” terang Bupati Malang ketika menyambut kedatangan tim BPK, siang tadi.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menyampaikan, pemeriksaan BPK ini sifatnya pos audit, sehingga laporan keuangan tahun 2017 diperiksa pada tahun 2018. Disampaikannya, pemeriksaan melalui dua tahap selama 25 hari mulai Senin (22/1/18) kemarin sampai tanggal 15 Februari mendatang.

“Istilahnya, BPK lakukan pemeriksaan interm atau pendahuluan. Pemeriksaan ini lebih fokus pada sistem pengendalian intern pemerintah atas penganggaran selama setahun. Juga akan dilaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik selama lima hari setelah tanggal 15 Februari mendatang,” terangnya.

Juga di depan awak media, Tridiyah mengatakan setelah 30 hari pelaksanaan pemeriksaan ini selesai, Pemkab Malang masih diberi kesempatan jika ada hal-hal yang memang belum sesuai standart akuntansi pemerintah (SAP) untuk memperbaiki neraca.

“Jadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten ini fokusnya pada neraca. Nanti begitu penyusunan neraca selesai dan sudah direview Inspektorat itu harus diserahkan ke tim BPK lagi dan BPK akan kembali dalam waktu 25 hari ke depannya akan memeriksa secara rinci yang terdiri kepatuhan dan pelaksanaan pengendalian internal,” ujarnya.

Wanita ramah ini menambahkan, pemeriksaan berikutnya terfokus diantaranya adalah belanja modal, belanja yang diserahkan ke masyarakat dan juga bantuan parpol. Serta, kata dia, juga ada terkait belanja persediaan bisa berupa obat-obatan. Dijelaskannya, kalau pemeriksaan kepatuhan yakni akan membandingkan antara kriteria dengan kondisi di lapangan. Namun, hal itu menunggu neraca selesai dahulu.

Tridiyah mengakui, pihaknya juga masih berlari untuk menyusun neraca sekaligus aktif melakukan review apakah akun-akun yang ada di neraca ini sudah standart di akuntansinya. Bersamaan dengan disusun, kata dia, inspektorat review terus. Jadi ketika menyajikan neraca, akun-akun ini sudah memberikan keyakinan yang memadahi.

“Pelaporan ini sebagai
bagian dari pertanggung jawaban kepala daerah di dalam mengelola anggaran satu tahun. Hasilnya bisa dengan mulai kategori wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar. Harapan kami tetap Wajar Tanpa Pengecualian dengan nilai yang bertambah baik,” tutupnya. (Red-Humas)

Leave a Reply