DPD

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Syarat keanggotaan Dewan Pembina Daerah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Tugas Dewan Pembina Daerah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai.

Dewan Pimpinan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah:
1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Madya.

2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.

2. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.

3. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

4. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

5. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.

6. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting.

7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.

8. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan keputusan Partai lainnya.

9. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Tingkat Daerah serta peraturan Partai lainnya.

10. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Musyawarah Daerah.

11. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di daerahnya.