Keanggotaan

Ketentuan Umum

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia:

a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
b. Menyetujui platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2. Setiap warga negara yang telah memenuhi poin 1 (satu) dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.

3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut ”AD/ART”) serta keputusan-keputusan Partai.

2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.

3. Membayar iuran wajib anggota.

4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Hak-Hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota Partai lainnya.

2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.

3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.

4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Sanksi-Sanksi

-Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Pimpinan Partai apabila:

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.

2. Peringatan tertulis.

3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai:
a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai.
b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai.

2. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat.

4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Mingguan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.

4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Ranting dapat di ajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah Partai.