Kemendag Revisi Target Pertumbuhan Ekspor Naik Menjadi 11%

Kemendag Revisi Target Pertumbuhan Ekspor Naik Menjadi 11%Jakarta-partainasdemjatim.com

Kementerian Perdagangan merevisi target pertumbuhan ekspor dari semula 5-7% meningkat menjadi 11%. Revisi target peningkatan ekspor ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di acara penutupan Rapat Kerja Kemendag yang berlangsung hari ini, Jumat (2/2/18) di Hotel Borobudur, Jakarta. Revisi target pertumbuhan ekspor ditetapkan atas berbagai masukan dari Raker Kemendag yang berlangsung pada 31 Januari-2 Februari 2018.

“Beberapa faktor yang dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekspor sebesar 11% yaitu kondisi pemulihan ekonomi global, perbaikan harga komoditas di pasar internasional seperti batu bara, kemenangan Indonesia atas tudingan antidumping produk biodiesel oleh Uni Eropa, pembukaan pasar nontradisional di Afrika dan Asia Selatan, serta hasil evaluasi dari Atase Perdagangan dan International Trade Promotion Centre (ITPC) di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri,” jelas Mendag.

Upaya lain yang akan dilakukan Kemendag adalah menyusun skema imbal dagang dengan melibatkan para eksportir dan importir.

“Kemendag akan membentuk tim imbal dagang dan mengajak para pengusaha untuk melakukan ekspor dengan skema ini,” jelasnya.

Selain itu, Mendag juga menekankan pentingnya melakukan pembenahan regulasi yang dapat menghambat ekspor melalui perjanjian perdagangan dengan negara lain. Mendag juga kembali menyampaikan perintah Presiden Joko Widodo yaitu Kementerian/ Lembaga harus dapat menghilangkan ego sektoral dan menyamakan pemikiran serta persepsi yang sama untuk kepentingan nasional.

Kemendag juga akan mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengintegrasikan jadwal promosi di sepanjang tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Ini dimaksudkan agar promosi yang dilakukan menjadi lebih maksimal.
Evaluasi terhadap perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan dilakukan secara terus menerus.

“Atase Perdagangan dan ITPC merupakan ujung tombak peningkatan ekspor Indonesia. Untuk menggarap pasar di negara potensial, Kemendag berencana membuka kantor Atase Perdagangan dan ITPC di Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar,” imbuh Mendag.

Sementara itu, di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag memberikan tiga catatan dalam program
pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, yang menjadi salah satu mandat Presiden Joko Widodo.

Pertama, Kementerian Perdagangan menargetkan pembangunan/revitalisasi pasar hingga mencapai lebih dari 4.000 unit pasar rakyat di tahun 2018. Setiap pasar rakyat akan dilengkapi dengan informasi harga komoditas.

Selain itu, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat secara secara fisik akan dilakukan sesuai standar protipe dengan
memasukkan unsur budaya lokal.
Dalam program ini, ke depannya Kemendag berencana mengadopsi aplikasi yang digunakan di kota Pontianak. Aplikasi itu memungkinkan masyarakat mengetahui harga komoditas dari berbagai semua pasar di kota Pontianak.

“Penerapan aplikasi tersebut akan menciptakan persaingan positif bagi para pedagang dan akan menguntungkan konsumen,” tandas Mendag.

Kedua, ketersediaan akses untuk memperoleh barang dengan harga murah bagi para pedagang pasar rakyat dan pemilik warung dari ritel modern. Kerja sama saat ini dilakukan oleh Indogrosir dan Alfamart dan ke depannya akan diikuti oleh grosir-grosir lainnya.

“Kerja sama yang telah terjalin antara ritel modern dengan pasar
rakyat/ warung akan dievaluasi dan ditingkatkan. Dengan dimikian pedagang di pasar rakyat dan warung mendapatkan opsi untuk memperoleh barang dengan harga yang murah,” imbuh Mendag.

Ketiga, kemudahan atas akses sumber dana. Kemendag berupaya untuk membuka akses terhadap sumber dana untuk permodalan. Kemendag akan menindaklanjuti dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro (microfinancing) dan urun dana untuk permodalan (crowdfunding).

Kemendag juga akan mengadopsi Sistem Informasi Perdagangn Antarpulau (SIPAP) yang dikembangkan Provinsi
Jawa Timur. SIPAP akan mencakup komoditas bahan pokok yang tersedia dan yang dibutuhkan di masing-masing daerah.

“Penerapan SIPAP ini dapat memperpendek mata rantai penjualan komoditas,” tandas Mendag.

Pasarkan Produk UKM di Laman Pemasaran Virtual Di era penjualan daring, Mendag menyampaikan bahwa Kemendag juga akan merumuskan kebijakan e-dagang yang mendorong terciptanya persaingan usaha yang setara antara pemasaran daring dan luring.

Mendag jug menekankan bahwa laman pemasaran virtual (marketplace) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memasarkan produk-produk Indonesia, terutama produk-produk UKM, ke luar negeri. Kondisi yang terjadi saat ini, kata Mendag, laman pemasaran virtual masih didominasi pemasaran produk-produk impor ke Indonesia.

“Kemendag akan segera merumuskan langkah-langkah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang
sudah terseleksi menjual produknya di laman pemasaran virtual dan bersaing dengan produk-produk impor lainnya. Pasar di dalam negeri harus diisi dengan produk-produk dalam negeri. Ini sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Opsi lain yang tengah dipersiapkan adalah pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai tempat masuknya produk-produk impor dari e-dagang.

“Tujuan pemanfaatan PLB adalah untuk mengetahui jenis barang pada e-dagang untuk pengenaan pajak. Ini ditujukan bagi perusahaan e-dagang yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia,” jelas Mendag. (Red-Kemendag)

Leave a Reply