Merawat Indonesia, Merawat Pancasila

Merawat Indonesia, Merawat PancasilaOleh: Moch Eksan

(Wakil Ketua Bidang Agama Dan Masyarakat Adat DPW NasDem Jatim, Anggota Komisi E Fraksi NasDem DPRD Jatim)

Indonesia dan Pancasila ibarat kata, bagaikan jasad dan rohnya. Hidup dan matinya bangsa ini ditentukan oleh cara bangsa ini merawat Indonesia sekaligus merawat Pancasila sebagai warisan terbesar dari para pendiri bangsa untuk masa depan sejarah dan peradaban manusia di dunia.
Hampir dua dekade, perjalanan bangsa ini tanpa arah ideologi yang jelas. Proses pembangunan bangsa tanpa haluan negara. Visi, misi dan program pembangunan nasional, pusat maupun daerah, ditentukan oleh pemimpin yang berkuasa yang menjuarai pemilu terakhir. Kebijakan publik dan alokasi anggaran bergantung pada good will dari pemerintah yang berkuasa. Meski, pemerintah berkuasa telah mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Termasuk atas sejumlah visi, misi dan program yang ditawarkan kepada massa pemilih pada masa kampanye.

Empat kali pemilu pasca reformasi, serta pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, telah membentuk postur kebijakan publik dan alokasi anggaran yang semakin pro-rakyat dan mengarah pada perwujudan walfare state (negara kesejahteraan) yang seutuhnya. Belanja publik yang menguasai hajat orang banyak, seperti bidang pendidikan dan kesehatan sudah hampir 30 persen mendominasi belanja negara.

Sayangnya, sampai sekarang, belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang maksimal. Peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia), daya saing, dan indeks kesejahteraan rakyat, masih di bawah 3 negara lain di kawasan Asean.

Indonesia masih selalu di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Padahal, dalam segala hal, potensi Indonesia lebih besar dari 3 negara di atas. Terutama dari segi geografis dan demografis, dimana luas wilayah Indonesia 53 persen luas wilayah Asean dan penduduk Indonesia 43 persen dari jumlah penduduk di kawasan Asean ini. Potensi begitu besar ini, belum dapat mendongkrak posisi Indonesia dalam konstalasi global sebagai negara besar yang menjadi “macan Asean”.

Jadi, sejak 1998 sampai sekarang, proses pembangunan nasional tanpa disertai dengan pembangunan ideologi negara. Alih-alih dibangun, malah Pancasila diserang habis-habisan oleh ideologi kanan maupun ideologi kiri. Pemerintah dan rakyat membiarkan proses “mutilasi ideologis” terhadap Pancasila tanpa pembelaan sedikit pun. Ini terjadi lantaran takut dicap tidak reformis dan antek Orde Baru yang menggunakan Pancasila sebagai alat hegemoni kekuasaan.

Jujur, kegagalan Orde Baru dalam menghadirkan kondisi politik yang demokratis, serta kondisi ekonomi yang berkeadilan, bukanlah “salah” Pancasila. Akan tetapi, kesalahan rezim dalam menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai nilai, Pancasila sudah ada, sebelum Pancasila dirumuskan di sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ir Soekarno yang dinilai paling berjasa meletakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, Pancasila. Bung Karno adalah orang yang pertama kali menawarkan Pancasila sebagai dasar negara dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

Jokowi JK telah menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Lepas dari pro-kontra yang menyertainya, kebijakan ini merupakan entry-point (pintu masuk) dari ikhtiar merawat Indonesia, merawat Pancasila. Sebab, setelah itu, pemerintah membuat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin oleh Dr Yudi Latief, MA.
UKP-PIP di atas, melibatkan para tokoh yang telah teruji kesetian dan pembelaannya terhadap ideologi Pancasila, sebagai dewan pengarah, seperti, Megawati Soekarnoputri, Tri Soetrisno, Ahmad Syafi’i Maarif, Said Aqiel Siradj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfudz MD, Sudhamek, Andereas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya.

Keluarnya Perpu No 2/2017 tentang Ormas, merupakan rangkaian ikhtiar merawat Indonesia, merawat Pancasila yang menjadi dasar hukum dalam menertibkan Ormas yang anti-Pancasila. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang getol mengkampanyekan Sistem Khilafah Islamiyah sebagai tawaran sistemik bagi sistem pemerintah yang dinilai gagal dalam hirasatid-din (memelihara agama), dan wasiyasatid-dunya (mengatur dunia), menjadi korban pertama penertiban ideologis.

Nampaknya, Pancasila menunjukkan kesaktiannya kembali. Bahwa, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang bisa menyatukan Indonesia yang majemuk ini. Sampai sekarang, ikhtiar untuk mengganti ideologi Pancasila, selalu berujung kegagalan.

Ideologi komunisme maupun ideologi Islam, yang ditawarkan oleh berbagai kelompok bersenjata dan organisasi massa, melahirkan benturan ideologis militer dan ideologis politis. Sejarah selalu mencatat kelompok-kelompok tersebut kalah, dan Pancasila selalu jadi pemenang. Dunia mengakui bahwa Pancasila adalah kalimatun sama’ (kalimat yang sama) dari berbagai elemen anak bangsa yang memiliki latar belakang suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda.

Presiden Barack H Obama, Mantan Presiden Amerika Serikat, berpandangan semboyan Bhineka Tunggal Eka dalam Pancasila yang telah menyatukan Indonesia.

Jargon, “Saya Indonesia, Saya Indonesia”, yang digulirkan oleh Jokowi-JK, bagaikan “bola salju” yang bergelinding terus-menerus membesar dan membesar. Banyak anak Indonesia mulai dari Sabang sampai Marauke yang menulis jargon tersebut di media sosial masing-masing, dan menjadikan profil dari gadget masing-masing pula.

Jokowi JK berhasil membangunkan anak bangsa untuk bangkit melawan propaganda deideologisasi Pancasila. Mereka adalah silent majority (mayoritas diam) yang cinta dan setia terhadap Pancasila, yang terang-terang menyarakan suara hatinya sebagai anak bangsa.

*Bahan Materi Ideopolstratak LK II HMI Cabang Persiapan Bondowoso Situbondo, Jumat, 1 Desember 2017, di Aula Kodim Bondowoso.

Leave a Reply