NasDem Tolak Penghapusan Verifikasi Faktual Karena Sipol Belum Cukup

NasDem Tolak Penghapusan Verifikasi Faktual Karena Sipol Belum CukupJakarta-partainasdemjatim.com

Partai NasDem menegaskan menolak kesepakatan pemerintah dan Komisi II DPR untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual dalam penyaringan calon parpol peserta pemilu 2019. Sekjen NasDem Johnny G. Plate menegaskan, ketentuan verifikasi faktual tetap harus dijalankan semua parpol yang ingin menjadi peserta pemilu 2019. Penghapusan ini disepakati karena verifikasi perpol dinilai sudah dilakukan KPU melalui pendaftaran parpol lewat sistem informasi partai politik (Sipol).

“Info Sipol belum cukup. Karena kantor parpol ada di daerah. Di Sipol adalah info terkait data parpol, karena sipol tidak mewakili verifikasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/18).

Lebih lanjut ia menekankan, bahwa Nasdem lebih memilih untuk menghormati keputusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang syarat-syarat partai politik.

MK sudah memutuskan semua parpol calon peserta pemilu harus melewati tahap verifikasi faktual. Hal ini untuk mengedepankan persamaan seluruh parpol, baik parpol baru maupun lama.

“Keseluruhan proses harus dilaksanakan dengan baik. KPU tentu mempunyai cara-cara melaksanakan tugas,” kata Johnny.

Untuk itu ia meminta anggota Komisi II Fraksi Nasdem untuk tetap sejalan dalam melaksanakan keputusan MK tersebut.

Sebelumnya telah disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/18) untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual untuk menyaring partai peserta pemilu 2019.

Keputusan tersebut diambil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tahapan pemilu. (Red-Kabar3)

Leave a Reply