Renungan: Menengok Jejak Memperbaiki Langkah (Sebuah Catatan Dari HUT ke-6 Partai NasDem)

Renungan: Menengok Jejak Memperbaiki LangkahOleh: Ir. H Supriyadi
(Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi)

Yang pasti adalah Perubahan.
Gagasan tentang Indonesia Raya sudah muncul jauh sebelum Kemerdekaan. Di era Pergerakan Nasional. Di jaman kolonial, ketika persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan melanda sendi kehidupan – Soekarno menulis artikel “Gunanya Ada Partai”: “…..Pergerakan kita janganlah hanya suatu Pergerakan yang ingin rendahnya pajak, janganlah hanya ingin tambahnya upah, janganlah hanya ingin perbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang… Pergerakan kita haruslah dus suatu Pergerakan yang di dalam hakikatnya menuju kepada suatu ommekeer (:pembalik) susunan sosial,” tulis Soekarno. Dengan Gerakan-Gerakan Perubahan tatanan pembebasan, hingga pasca Kemerdekaan, mulai diletakkan. Pergulatan pemikiran para founding father mengarah pada keinginan perubahan. Orientasi terhadap tatanan masyarakat yang berdikari mulai diperbincangkan: lahirlah Pancasila dan UUD’45. Tahun 1963, “Tri Sakti” (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya) yang dipidatokan Bung Karno menjadi model Peradaban Indonesia Raya. Sebuah Peradaban masyarakat yang mandiri dan otentik yang tidak berkiblat pada Peradaban Komunis-Stalinis di Timur dan Peradaban Liberal di Barat.

Sejarah kita, mungkin juga dunia, adalah sejarah Gerakan dan Perjuangan untuk Perubahan. Namun, seberapa besar – sejak itu – Indonesia telah berubah? Jejak – jejak sejarah mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, juga menjelaskan Peradaban kita ketika tonggak-tonggak penjungkir balikkan tatanan Masyarakat terjadi. Setelah sekian tahun berlalu – sejak dikumandangkannya Tri Sakti – Bangsa ini seperti gagal membangun kekuatan otentiknya: – Manusia Indonesia meng-gandrungi barang-barang asing yang harus ia beli di mall-mall atau super market yang – pelan-pelan tapi pasti – menjadi ruang publik satu-satunya; pusat-pusat kebudayaan menghilang dari Desa-desa dan sudut Kota; elit politik yang ditopang kekuatan modal asing dan Pemodal-pemodal kecil bentukannya banyak yang tertangkap terlibat korupsi; perilaku Anggota Parlemen – Public menilai – betapa mirip mahkluk pengerat yang merusak lumbung padi. Atau, lebih buruk lagi, mirip “lintah” yang menghisap darah dari tubuh demokrasi. Di belakang layar, para Pejabat asyik masyuk berkorupsi sembari memanipulasi angka-angka statistik yang beku dengan beberapa indikator dan indeks.

Sehari-hari banyak kita temui sinisme tentang pemerintah, stigma negatif pejabat, pemakluman korupsi di kalangan aparat. Nampak jelas, sistem representasi Negara berdaulat sedang dirundung krisis; ia harus menghadapi kegeraman Rakyatnya yang berseru “kalian tidak merepresentasikan saya!”

Hal yang serius untuk ditekankan adalah bahwa praktik-praktik keseharian yang sedang kita lakukan saat ini, didasarkan pada suatu pondasi berbangsa yang terlupakan hakekatnya, dan sialnya tidak banyak yang menyadarinya. Kita toh masih bisa dengan tenang menenggak kopi sambil asyik memainkan android. Kita bisa tampak “baik-baik saja”; padahal kita benar-benar tidak tahu apa yang kita lakukan; siapa kita; apa yang kita mau; dan bagaimana sebaiknya hidup berbangsa bernegara ini ditata; bagaimana mengatur diri kita – sebagai sekumpulan masyarakat – yang masing-masing ingin mengartikulasikan kebebasannya, baik dalam menentukan hidup dan aspirasinya tanpa menggunakan cara-cara yang kotor. Ini tentunya tidak terlepas dari kultur instan, praktis, pragmatis yang mewarnai kehidupan sosial hari ini. Absennya militansi paradigma pikir.

Saat Reformasi 1998, kita dilambungkan oleh harapan akan terwujudnya sebuah Perubahan. Kita berusaha percaya bahwa demokrasi konstitusional, dengan parlemen yang dipilih berdasarkan multipartai, adalah jalan perbaikan yang kita kehendaki.

Perubahan memang tidak akan datang dengan tiba – tiba, tanpa didahului perbuatan. Perubahan tidak selalu samar. Ditengah kehidupan sosial politik Indonesia yang minim gagasan-gagasan yang ber-nas, gagasan Restorasi Indonesia diketengahkan. “Indonesia di Jalan Restorasi” adalah hasil renungan orisinal *Surya Paloh* – paling tidak secara formulasi – sebagai rangkaian nilai dan wujud nilai untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Ketika melihat reformasi gagal, bukan jalan revolusi yang dipilih *Surya Paloh*, tetapi RESTORASI sebagai jalan keluar penyelamatan. Sebagai sebentuk nilai, Restorasi Indonesia adalah upaya mengembalikan negara dan bangsa Indonesia kepada falsafah dan ideologi Pancasila. Dalam kaitannya dengan tata nilai ini, kata ‘RESTORASI’ terlempar keluar kamus dan mendapatkan artinya sendiri dalam rangka inklusi sosial dan keterbukaan yang rasional. Restorasi berdasar pemikiran filsafat politik dan moral sosial ini menjadi tonggak baru – gagasan baru yang berhasrat mengembalikan cita – cita kemerdekaan Indonesia untuk membangun masyarakat sejahtera yang berkeadilan social.

RESTORASI sebagai gerak aktif itu dipahami sebagai tindakan reparasi untuk memperbaiki kerusakan, tindakan kurasi untuk menyembuhkan yang sakit dan terluka, tindakan rekonstruksi untuk membangun kembali yang roboh, tindakan regenerasi untuk melahirkan kembali angkatan yang positif dan kreatif, tindakan modernisasi untuk melayani manusia yang bergerak selaras zaman, dan berpuncak pada tindakan civilization sebagai momentum dan proses pembelajaran menjadikan manusia semakin manusiawi (willy aditya, Indonesia di Jalan Restorasi,2013). Memperbaiki Mengembalikan Memulihkan Mencerahkan adalah hakekat dari Restorasi sebagai politik gagasan: – Memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam kehidupan berbangsa bernegara; Mengembalikan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya; Memulihkan sebagai tindakan kurasi untuk menyembuhkan yang sakit dan terluka; dan Mencerahkan sesutu yang selama ini suram di tengah gulita problem bangsa yang menyesakkan dada.

Gerakan perubahan, nampaknya, menemukan penguatnya ketika pada tanggal 6 Desember 2016 Presiden Joko Widodo menetapkan Gerakan Nasional REVOLUSI MENTAL. Dus, upaya untuk menyelesaikan krisis, mulai menyentuh jantung krisis. Kini, di tengah Negara menjalankan “REVOLUSI MENTAL”, suara rakyat yang diberikan kepada sang presiden tidaklah sia-sia: sang presiden tetap yakin dan terus-menerus “ngugemi” mandat. – Setali tiga uang dengan Restorasi, Gerakan Nasional Revolusi Mental – yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi Negara Makmur, Sejahtera dan Bermartabat – muncul sebagai jawaban atas rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Ada yang perlu dicatat: dalam setiap Gerakan Perubahan – selalu – ada orang-orang yang bersedia bekerja untuk menjaga agar cita-cita tak bergerak liar jadi arus yang berakhir dengan penindasan mereka yang tak berdaya, gerakan yang terkadang menyempit jadi xenofobia, Perubahan yang berakhir jadi teror.

Kalaupun Gerakan Perubahan tak kunjung menjelang, seperti dicitakan, tak berarti Gerakan Perubahan takluk. Kalaupun Restorasi Indonesia tak berhasil terbentang penuh, seperti diperhitungkan, tak berarti ia tak layak diperjuangkan. (*)

Leave a Reply