Legislator Sumenep Asal NasDem Dukung Penolakan Revisi UU MD3

Legislator Sumenep Asal NasDem Dukung Penolakan Revisi UU MD3Sumenep-partainasdemjatim.com

Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) terus mengalir diberbagai daerah. Termasuk di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi di depan kantor DPRD setempat terkait penolakan UU MD3 tersebut, Jumat (02/03/18).

Dikonfirmasi usai menemui massa aksi dari PMII Sumenep, anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Partai NasDem, Akis Jasuli juga menyatakan menolak terhadap revisi UU MD3 tersebut.

Penolakan itu, kata politisi muda yang akrab disapa Akis ini, disebabkan dirinya menilai ada ketidak adilan dan tidak senada dengan tujuan partai besutan Surya Paloh itu.

Menurut Akis, selama ini NasDem memiliki tujuan politik yang mulia untuk memperbaiki negeri, salah satunya memperbaiki citra parpol dan citra para politisi di parlemen yang sudah terlanjur dinilai buruk oleh masyarakat.

Sedangkan pada, pembahasan revisi UU MD3, dirinya menilai hanya berkutat pada penambahan kuota kursi pimpinan MPR-DPR. Sehingga revisi MD3 dinilai merupakan salah satu cara politisi Senayan untuk menciptakan lowongan jabatan yang akan diisi sendiri.

Padahal, pengisian jabatan pimpinan MPR-DPR sudah diatur berdasarkan melalui hasil Pemilu.

“Sarat dengan kepentingan pragmatis para anggota DPR,” tandas alumnus UMM Malang ini.

Akis menilai, penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR tidak ada korelasi dengan peningkatan kinerja dewan. Untuk itu, revisi Undang-undang MD3 yang menitikberatkan pada penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR ini tidak layak disetujui.

Tak hanya itu, Akis menambahkan banyak pasal lain terkait tata kelola anggaran dan hak imunitas anggota DPR yang memunculkan banyak protes dari publik.

Seperti pada pasal 73 yang menyatakan berhak meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa objek yang disasar. Bahkan kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyanderaan selama 30 hari, pasal 260 menyebutkan pimpinan DPD bertambah 1 anggota, hal itu membuat total pimpin DPD menjadi 4 orang, pasal 245 jika ada lembaga yang ingin memeriksa para anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD.

Selain itu, terdapat di pasal 15 yang menyatakan merinci jumlah pimpinan MPR ditambah 3 orang, dan pasal 122 pihak yang mengkritik anggota DPR bisa diproses secara hukum, dengan dilaporkan ke Kepolisian melalui MKD.

“Ini mencederai mandat rakyat bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi, kami sungguh menyesali itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Akis meminta pembahasan RUU MD3 harus dilakukan secara komperhensip, detail, subtantif, dan esensi-esensi penting menyangkut roadmap menuju parlemen modern, dan Partai NasDem menghawatirkan bahwa hal imunisasi bagi anggota DPR ditafsirkan secara keliru oleh publik, DPR anti kritik.

Selain itu NasDem tidak menemukan alasan yang kuat terkait dengan diperlukannya konsultasi Badan Anggaran dengan pimpinan terkait APBN.

“DPD NasDem menilai revisi UU MD3 membuka peluang politik aligarki kekuasaan dan peluang tata kelola DPR RI yang tidak memadai diwaktu yang akan datang,” pungkas legislator asal Kecamatan Talango ini. (Ros)

Leave a Reply